detakpublik – Bupati Cianjur, dr. Mohammad Wahyu Ferdian, melakukan perombakan besar-besaran di tubuh birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur. Agenda pelantikan yang mencakup Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama hingga Kepala Sekolah Dasar ini dilaksanakan secara simbolis di SDN Sekarwangi, Kecamatan Cibinong, wilayah Cianjur Selatan, Sabtu (10/1/2026).
Langkah rotasi dan mutasi ini merupakan bagian dari penataan birokrasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mempercepat akselerasi pembangunan di wilayah pelosok.
Simbol Pemerataan Pembanguna
Pemilihan lokasi pelantikan di wilayah selatan bukan tanpa alasan. Bupati Wahyu menegaskan bahwa hal tersebut merupakan simbol komitmen pemerintah dalam memeratakan perhatian pembangunan hingga ke daerah terpencil.
“Momentum ini bukan sekadar seremonial, melainkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Saya menuntut profesionalisme, orientasi pada hasil, dan integritas tinggi dari setiap pejabat yang dilantik,” tegas dr. Wahyu dalam arahannya.
Rincian Perombakan Birokrasi
Kepala BKPSDM Kabupaten Cianjur, Akos Koswara, merinci bahwa mutasi ini didasari atas evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi dengan mengacu pada prinsip merit system. Beberapa poin utama pelantikan meliputi sektor pendidikan yaitu pelantikan 32 Kepala Sekolah Dasar yang diprioritaskan untuk wilayah Cikadu, Naringgul, Cidaun, Agrabinta, dan Sindangbarang guna mendongkrak mutu pendidikan dasar.
Struktural Pemda yaitu mutasi puluhan ASN pada jabatan administrator dan pengawas untuk memperkuat kinerja UPTD, Kelurahan, hingga Perangkat Daerah.
Kemudian stabilitas organisasi yaitu pengukuhan kembali sejumlah pejabat JPT Pratama sebagai langkah menjaga kesinambungan kepemimpinan di level strategis.
Penyegaran Mutu Pendidikan
Senada dengan Bupati, Kepala Disdikpora Cianjur, Ruhli Solehudin, menilai rotasi ini sebagai langkah penyegaran (refreshing) organisasi. Ia berharap para kepala sekolah baru dapat segera beradaptasi untuk mengejar target pencapaian “Generasi Emas Cianjur”.
“Rotasi ini adalah instrumen penting untuk memastikan roda pemerintahan berjalan lebih responsif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung,” tutup Ruhli.
