detak publik. Id– Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Cianjur merespons cepat keluhan masyarakat dengan menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Dapur Sentra Pelayanan Program Gizi (SPPG) Cimanggu, Kecamatan Cibeber. Sidak ini menyusul protes dari sejumlah penerima manfaat terkait menu makanan yang dinilai tidak sesuai takaran porsi dan standar gizi yang ditetapkan, serta tidak sebanding dengan anggaran Rp15.000 per porsi.
Keluhan penerima manfaat berfokus pada menu yang dinilai minim, seperti nasi goreng dengan bumbu kurang, potongan timun dan tomat yang hanya separuh, tiga potong bakso goreng, setengah potong semangka, dan sekotak susu.
Koordinator Satgas MBG Kabupaten Cianjur, Yudi Wahyudi, membenarkan adanya temuan di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa audit menunjukkan kekurangan signifikan dalam takaran menu yang disajikan.
“Hasil temuan kami menunjukkan masih ada kekurangan, terutama pada takaran kilogram yang belum sesuai dengan kaidah B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman),” tegas Yudi, Minggu (9/11/2025).
Selain masalah takaran, Satgas juga menyoroti ketiadaan Surat Keputusan (SK) resmi dari Badan Gizi Nasional untuk ahli gizi di Dapur SPPG Cimanggu.
“Ahli gizi di SPPG Cimanggu memang belum punya SK, masih dalam proses pengurusan. Menurut aturan, seharusnya tidak boleh menjalankan dapur tanpa ahli gizi bersertifikat,” tambah Yudi.
Meskipun menemukan pelanggaran, Satgas MBG belum menjatuhkan sanksi berat. Mereka memilih memberikan peringatan tertulis kepada pihak SPPG Cimanggu. Peringatan ini menekankan agar tidak lagi mengurangi takaran porsi dan memastikan seluruh menu disajikan sesuai standar gizi yang ditetapkan.
Saat ini, Dapur SPPG Cimanggu melayani sekitar 2.600 porsi per hari untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan siswa sekolah. Yudi menyebut jumlah ini akan terus ditingkatkan secara bertahap.
Di sisi lain, Kepala SPPG Yayasan Aku Cinta Cianjur Cimanggu, Syarif, menyatakan kesediaan pihaknya menerima kritik dan saran sebagai bahan evaluasi.
“Kami senang menerima masukan. Ke depan pengawasan akan kami perketat agar tidak terjadi kesalahan serupa. Kami juga sedang melengkapi berkas SK dan memperbaiki standar gramasi sesuai arahan Puskesmas,” ujar Syarif.
Syarif mengakui bahwa operasional dapur yang baru dimulai sejak pertengahan Oktober 2025 ini masih dalam tahap penyesuaian.
“Kami akui memang masih ada kekurangan, terutama dalam pengukuran bahan. Semua itu menjadi bahan evaluasi agar pelayanan makan bergizi gratis semakin baik,” tutupnya.(Dj)
