detakpublik,CIANJUR – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur mengeluarkan peringatan keras bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar tidak terjebak Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) ilegal. Meski pengawasan diperketat, praktik rekrutmen non-prosedural oleh oknum yang izin operasionalnya telah dicabut dilaporkan masih marak terjadi.
Kepala Bidang PTK dan PKK Disnakertrans Cianjur, Hero Laksono, menegaskan bahwa legalitas perusahaan adalah harga mati yang harus dipastikan melalui sistem resmi pemerintah.
“Calon PMI wajib memastikan P3MI memiliki Surat Izin Penempatan (SIP) yang terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko PMI),” ujar Hero, Kamis (19/2/2026).
Hero mengatakan status moratorium penempatan sektor domestik (ART) ke Arab Saudi dan wilayah Timur Tengah masih diberlakukan moratorium sejak 2012.
“Penempatan ke Timur Tengah hanya diizinkan untuk sektor berbadan hukum (seperti pabrik), bukan perorangan. Masyarakat diminta waspada terhadap perusahaan ilegal yang tetap beroperasi dan masih menawarkan pekerjaan ke luar negeri,” terang Hero.
Disnakertrans secara khusus menyoroti tren keberangkatan ke Kamboja yang dinilai sangat berisiko tinggi. Hero menegaskan bahwa tidak ada jalur resmi bagi warga Cianjur untuk bekerja di negara tersebut.
“Kami melarang keras warga Cianjur ke Kamboja. Itu sudah zona merah. Hampir dipastikan mereka akan dipekerjakan sebagai admin judi online atau scammer. Tidak ada satu pun P3MI resmi yang memiliki jalur ke sana,” tegas Hero.
Pemerintah daerah berharap dengan adanya kementerian khusus yang menangani pelindungan pekerja migran saat ini, masyarakat bisa lebih proaktif mencari informasi valid ke kantor Disnakertrans sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri guna menghindari eksploitasi di masa depan.
