CIANJUR — Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur, dengan nilai anggaran mencapai Rp40 miliar, kini memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur resmi menaikkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan.
Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, Dr. Kamin, mengungkapkan bahwa peningkatan status hukum ini didasarkan pada hasil pengumpulan alat bukti yang dilakukan oleh tim penyidik. Sejumlah dokumen penting telah disita dalam penggeledahan yang dilakukan di kantor Dishub Cianjur.
“Kami telah meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan. Dari penggeledahan yang dilakukan, penyidik menemukan sejumlah dokumen penting, termasuk alat bukti asli yang relevan,” kata Kamin dalam keterangan persnya, Selasa(8/7/2025).
Lebih lanjut, pihak kejaksaan juga telah memeriksa sekitar 30 orang saksi, termasuk pihak internal Dishub dan pihak ketiga yang diduga terkait dalam pelaksanaan proyek tersebut. Selain itu, tim penyidik juga dijadwalkan akan melakukan pemeriksaan lapangan dalam waktu dekat untuk memastikan kondisi fisik proyek PJU di berbagai lokasi di Kabupaten Cianjur.
“Minggu ini, tim kami akan turun ke lapangan melakukan pemeriksaan fisik. Kami juga telah menyiapkan tenaga ahli untuk menghitung potensi kerugian keuangan negara,” ujar Kamin.
Sebagai langkah awal dalam upaya pemulihan kerugian negara, Kejari Cianjur telah berhasil mengamankan uang senilai Rp1 miliar yang diduga berasal dari kegiatan yang berkaitan dengan proyek tersebut.
Meski belum menetapkan tersangka, Kejari memastikan proses hukum akan terus berjalan secara profesional dan transparan. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa penegakan hukum atas dugaan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah akan ditindak secara tegas.
