detak publik. Id– Sebanyak 1.576 guru honorer di Kabupaten Cianjur yang tidak masuk dalam usulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025 hingga kini belum jelas nasibnya.
Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdikpora Kabupaten Cianjur, Wawan Setiawan, mengatakan, pemerintah daerah telah mengusulkan lebih dari 7.000 formasi PPPK paruh waktu untuk tahun ini, terdiri dari guru dan tenaga teknis di sekolah dengan jumlah lebih dari 2.800 orang khusus tenaga pendidikan.
“Mudah-mudahan dengan adanya pengangkatan PPPK paruh waktu ini menambah motivasi bagi rekan-rekan guru di Cianjur. Harapan kami setelah diangkat PPPK paruh waktu, kinerjanya meningkat dan kesejahteraannya juga meningkat,” ujarnya kepada Wartawan , Senin 8 Desember 2025.
Dia menyebutkan, banyak guru honorer yang terdaftar di Dapodik, namun tidak bisa mengikuti seleksi karena aturan mensyaratkan masa kerja minimal dua tahun. Kondisi itu menyebabkan ratusan honorer tersisih dan belum mendapatkan kepastian status.
“Ada rekan-rekan honorer yang sudah terdata di Dapodik tetapi tidak memenuhi syarat. Mudah-mudahan ke depan ada peluang pemerintah membuka formasi kembali, tentu dengan mempertimbangkan anggaran daerah,” jelasnya.
Wawan mengakui bahwa meski pemerintah daerah telah berupaya, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, bahkan untuk mengangkat PPPK paruh waktu sekalipun.
“Pemerintah daerah memang kesulitan dengan keterbatasan anggaran penggajian. Terima kasih kepada tim TAPD yang sudah membahas dan mengalokasikan sesuai kemampuan. Semoga menjadi loncatan agar bisa diangkat sebagai PPPK penuh waktu,” katanya.
Terkait honorer yang belum terakomodasi, dia menegaskan belum ada solusi konkret.
“Belum ada solusi hingga saat ini. Kita menunggu kebijakan pemerintah pusat karena bukan hanya di Cianjur, banyak daerah lain juga masih menyisakan tenaga honorer,” tutup Wawan. (Red).
