Pemkab Cianjur Segera Gelar Seleksi Terbuka, Mengisi Kekosongan Pejabat Tinggi di Cianjur

Berita16 Dilihat

detak publik. Id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur mengumumkan rencana untuk segera menggelar seleksi terbuka (seleksi kompetitif) guna mengisi sejumlah posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang hingga kini masih kosong. Langkah ini diambil untuk memastikan optimalisasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang saat ini dipimpin oleh pejabat pelaksana tugas (Plt).

Kekosongan posisi strategis ini menjadi sorotan, terutama setelah rotasi dan mutasi yang digelar terakhir pada Jumat, 3 Oktober 2025, belum mampu mengisi jabatan kepala di beberapa instansi kunci.

Menurut data dari Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cianjur, setidaknya ada tiga posisi pimpinan di instansi vital yang saat ini dijabat oleh Plt. Tiga posisi tersebut meliputi Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cianjur, Akos Koswara, membenarkan bahwa dua instansi kepala dinas/badan serta posisi Sekda masih berada di bawah kendali Plt dengan batas waktu yang belum ditentukan.

“Saat ini memang ada dua instansi yang dijabat Plt. Termasuk untuk posisi Sekda. Rotasi kemarin belum dapat mengisi kekosongan jabatan kepala di masing-masing instansi tersebut,” jelas Akos, Kamis (9/10/2025).

Untuk mengatasi masalah kepemimpinan ini, Akos menegaskan bahwa Pemkab Cianjur akan segera memproses pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama. Proses rekrutmen kompetitif ini merupakan mekanisme wajib untuk mengisi posisi struktural eselon II.

“Kami akan segera melakukan seleksi terbuka atau proses rekrutmen kompetitif untuk mengisi posisi JPT Pratama. Baik untuk Sekda maupun kepala dinas, pengisiannya harus melalui proses seleksi terbuka,” pungkasnya.

Langkah percepatan seleksi ini diharapkan dapat menempatkan pejabat definitif yang kompeten dalam waktu dekat, sehingga BPBD, Disnakertrans, dan Sekretariat Daerah dapat bekerja secara penuh dan optimal, terutama dalam menjalankan program kerja yang membutuhkan pengambilan keputusan strategis.(Dj)