CIANJUR – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DPC Kabupaten Cianjur mengaku bakal sangat terdampak dengan adanya instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 kaitan efisiensi anggaran belanja negara. Sebab, perjalanan dinas bakal berkurang dan hotel dan restoran bakal sepi.
Ketua PHRI DPC Kabupaten Cianjur, Nano Indra Praja, mengatakan, mengenai instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 kaitan efisiensi anggaran belanja negara, tentunya untuk sektor pariwisata sangatlah berdampak.
“Perjalanan-perjalanan dinas dan lain-lain yang semestinya ada, mungkin agak banyak berkurang.
Semestinya teman-teman menerima tamu dari daerah lain yang sedang berkunjung untuk menginap di hotel-hotel mengunjungi restoran, dan obyek wisata, pada akhirnya di 2025 mulai Februari ke depan diadakan efisiensi dari negara,” kata dia kepada detakpublik id, sabtu 13 Februari 2025.
Nano juga memberikan masukan, suka tidak suka pada akhirnya harus di jalankan, yaitu beralih segmen.
“Maka teman-teman belajar, beralih dari segmentasi pasar gapermen yang sekiranya sudah terbagi-bagi dengan segmen-segmen yang lain seperti korporat, toor and travel, individual, education, dan lain-lain agak dialihkan,” kata dia.
Dia melanjutkan, salah satunya dengan memberikan pelayanan yang lebih di hotel atau di restoran dengan menu-menu promosi dan diperbanyak lagi atraksi-atraksi.
“Mulai bergeser kepada segmen individual, jadi tidak ada jalan lain. Walaupun bukan berarti kunjungan dari pemerintah habis sama sekali, tapi hampir tergerus banyak sekali dan kehilangan segmen tersebut mencoba beralihlah ke segmen individual,” katanya.
Jadi, lanjut dia, dengan memberikan pelayanan kamar yang bagus, harga yang normatif, kemudian pelayanan beserta kualitas makanan yang baik, dan menawarkan obyek tempat wisata atau atraksi juga paket-paket wisata yang bisa mengalihkan segmen gapermen ke segmen tersebut.
“Semoga sektor pariwisata tidak menjadi terpuruk, doa kami bersama tetap berusaha semoga pemerintah bijak dalam menyikapi ini, peka lah terhadap situasi kondisi yang ada selama ini. Kami berharap semoga dapat dipertimbangkan lagi keputusan ini oleh negara,” ujarnya.(Red)
