CIANJUR – Kejaksaan Agung (Kejagung RI) menetapkan tujuh petinggi PT Pertamina Patra Niaga sebagai tersangka tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah, dan produk kilang yang dilakukan di dalam PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) tahun 2018 hingga 2023, Selasa (25/2).
Kasus tersebut kini kerap disebut sebagai skandal mega korupsi karena menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun di tahun 2023 saja.
Tujuh petinggi tersebut yakni Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS), Dirut PT Pertamina Internasional Shipping, YF, Dirut PT Orbit Terminal Merak, GRJ.
Lalu, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa, Komisaris PT Jenggala Maritim, DW, Komisaris PT Jenggala Maritim, serta Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, MKAR.
Dikutip dari berbagai sumber, selain monopoli dalam impor minyak mentah, Kejagung juga menemukan adanya dugaan praktik curang yang dilakukan Pertamina.
Diduga, Pertamina membeli bahan bakar minyak (BBM) kualitas Research Octane Number (RON 90) atau Pertalite yang merupakan BBM subsidi, untuk dioplos ke BBM RON 92 atau Pertamax yang kemudian dijual dengan harga Pertamax.
Diketahui, sejak 1 Februari 2025 harga Pertamax di Jawa Barat sebesar Rp 12.900/liter, sementara Pertalite yang merupakan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) harganya tetap di Rp 10 ribu/liter.
Tersiarnya kabar dugaan pengoplosan Pertamax tersebut membuat warga geram. Tatang Sutrisna (40), warga Kecamatan Karangtengah merasa tidak percaya dan kecewa karena tertipu andai hal itu benar-benar terjadi.
Pasalnya, sejak 2018, dirinya selalu mengisi motornya dengan Pertamax. Sebulan sekali, Tatang membeli Pertamax Turbo yang harganya lebih tinggi, Rp 14 ribu/liter.
Begitu pula untuk mobilnya, Tatang yang kerap beraktivitas di Bandung, rela merogoh kocek lebih dalam untuk membeli Pertamax.
“Sekali isi kadang Rp 200 ribu. Tapi saya kurang tahu dapat berapa liter. Ya Rp 200 ribu dibagi Rp 12.900 saja,” ungkapnya.
Alasannya, Tatang malas mengantre di pompa Pertalite dan percaya Pertamax bisa menjaga mesin motor jadi lebih awet, dibandingkan jika menggunakan Pertalite.
“Pertamax antreannya suka kosong, apalagi Pertamax Turbo. Ternyata sama saja dengan Pertalite, hanya tidak antre. Jelas saya sebagai warga kaget dan merasa tertipu,” kata Tatang saat dihubungi detakpublik pada Rabu, 26 Februari 2025.
Tatang menyebut, akibat ulah oknum petinggi Pertamina itu, membuat kepercayaanya hilang dan berencana untuk menggunakan produk BBM yang ditawarkan kompetitor Pertamina.
“Kemungkinan akan berpindah ke operator lain (produk lain) kalau kaya gini mah. Makanya Cianjur harus ada kompetitor Pertamina seperti di Bandung. Masyarakat berhak memilih,” ungkapnya.
Tatang percaya, dengan hadirnya SPBU selain Pertamina di Cianjur, juga akan menumbuhkan investasi.
Dia berharap, Pertamina bisa berbenah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat meskipun itu akan sulit dilakukan.
“Silakan berbenah, meskipun setelah terbukti menipu masyarakat, merugikan negara sampai triliunan, lalu memonopoli. Saya pun kadung tidak percaya lagi, apapun alasan mereka (Pertamina),” kata dia.
Senada, warga Kecamatan Cianjur, Angga Purwanda pun merasa tertipu dengan tersiarnya kabar dugaan pengoplosan Pertamax menggunakan Pertalite, juga kabar memberi Pertalite pewarna agar serupa Pertamax.
“Amat sangat kecewa, jadi selama ini saya hanya membeli Pertalite, lalu Rp 2.900 untuk membayar antrean dan pewarna. Jelas tertipu,” kata dia.
Angga mengaku, sejak belasan tahun lalu dirinya lebih banyak menggunakan Pertamax. Dia juga percaya dengan anjuran dealer motor yang menyarankan BBM dengan RON 92.
“Karena di tangki motor itu ada tertulis anjuran memakai RON 92. Lalu di dekat rumah ini ada Pertashop yang hanya menjual Pertamax. Lebih praktis walaupun lebih mahal dari Pertalite, dan tidak mengantre. Tapi ternyata kita tertipu,” jelasnya.
Pada akhirnya, dia meyakini para pengendara kendaraan bermotor, baik roda 2 dan roda 4 di Cianjur.
