detak publik. Id– Pemerintah Kabupaten Cianjur melakukan rotasi jabatan besar-besaran dengan melantik 83 pejabat di Pendopo Kabupaten pada Jumat (22/8/2025). Acara yang digelar secara tertutup ini mencakup pelantikan pejabat struktural, fungsional pengawas dan penilik, serta 13 kepala puskesmas.
Dalam sambutannya, Bupati Cianjur, dr. Muhamad Wahyu Ferdian, menekankan pentingnya profesionalisme dan komitmen para pejabat baru. Ia berharap mereka dapat memberikan pelayanan terbaik, terutama bagi mereka yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
“Saya harapkan para pegawai Pemda yang hari ini dilantik bisa melaksanakan pekerjaannya dengan profesional. Tunjukkan kinerja terbaik untuk masyarakat dengan menghadirkan solusi nyata, terutama bagi mereka yang langsung berhadapan dengan masyarakat seperti penilik, pengawas, dan kepala puskesmas. Mereka harus mampu mendengarkan keluhan warga dan memberikan pelayanan maksimal, bukan hanya duduk di belakang meja,” tegas Wahyu kepada awak media usai pelantikan, Jum’at (22/8/2025).
Wahyu juga menyoroti sejumlah posisi strategis yang masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Menurutnya, pengisian jabatan definitif akan segera dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pemerintah provinsi dan pusat. Ia menjelaskan bahwa proses ini tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan melalui mekanisme seleksi terbuka atau open bidding.
Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cianjur, Akos Koswara merinci bahwa rotasi kali ini mencakup pergeseran lima pejabat eselon II, pejabat administrator setingkat camat dan kepala bidang, serta pejabat pengawas di tingkat kecamatan.
“Jumlah pejabat struktural yang dilantik sebanyak 83 orang, ada pejabat fungsional pengawas dan penilik sebanyak 14 orang, serta 13 kepala puskesmas,” ungkap Akos.
Ia menambahkan, masih ada tujuh jabatan vital yang saat ini masih dijabat oleh Plt, yaitu di BKPSDM, Bappeda, Dinas Kesehatan, RSUD Sayang, Satpol PP, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta BPBD.
“Untuk pengisian jabatan tersebut harus melalui mekanisme open bidding dengan tahapan seleksi administrasi, persyaratan teknis, asesmen, hingga wawancara. Prosesnya cukup panjang dan harus mendapatkan izin dari Badan Kepegawaian Negara (BKN),” jelasnya.
Pelantikan ini diharapkan dapat memperkuat struktur birokrasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.(DJ)
