detakpublik – Pemerintah Kabupaten Cianjur resmi menyodorkan usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2026 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam usulan tersebut, upah pekerja diproyeksikan tumbuh 7,53% atau mengalami eskalasi nominal sekitar Rp230.000 dibandingkan tahun sebelumnya.
Keputusan ini merupakan hasil kesepakatan kolektif dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Cianjur yang berlangsung di Cipanas, Jumat (19/12).
Formulasi dan Indikator Ekonomi
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Cianjur, Denny W. Lesmana, menjelaskan bahwa penghitungan ini mengacu ketat pada PP Nomor 49 Tahun 2025. Terdapat tiga instrumen utama yang menjadi dasar kalkulasi yaitu Indeks Tertentu (Alfa), ditetapkan sebesar 0,9, yang merupakan batas atas (plafon tertinggi) dalam rentang regulasi 0,5–0,9.
“Ada juga laju inflasi, tercatat sebesar 2,76% kemudian pertumbuhan ekonomi konomi berada di angka 5,3% pada triwulan terakhir,” ungkap Denny, Minggu (21/12/2025).
Dengan integrasi variabel tersebut, estimasi UMK Cianjur 2026 akan bergeser dari Rp3.104.583 menjadi kisaran Rp3,3 juta.
Dilema Kebutuhan Hidup Layak (KHL) vs Investasi
Meski secara nominal meningkat, pemerintah mengakui angka tersebut belum mampu memproyeksi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jawa Barat yang kini menyentuh Rp4,1 juta. Namun, Denny menegaskan bahwa penetapan kebijakan ini merupakan upaya moderasi antara kesejahteraan pekerja dan stabilitas ekonomi daerah.
“Kami tidak bisa memaksakan angka KHL secara instan. Prioritasnya adalah menjaga keseimbangan agar iklim investasi tetap kondusif dan operasional dunia usaha tidak terganggu,” ujarnya.
Menanti Keputusan Final
Saat ini, usulan tersebut telah berada di meja Pemprov Jawa Barat. Berdasarkan jadwal regulasi, keputusan final yang bersifat mengikat akan diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat pada 24 Desember 2025.
Pihak Pemkab berharap usulan dengan nilai alfa maksimal ini dapat diakomodasi sepenuhnya guna menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi tahun depan.
