detak publik. Id– Mencuatnya pemberitaan ratusan siswa SD Negeri Karyajaya, Desa Sukaratu, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur yang belajar di Mushola tanpa meja dan kursi mendat respon Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur.
Disdikpora Kabupaten Cianjur mengakui persoalan kekurangan sarana dan prasarana di berbagai sekolah dasar. Keterbatasan anggaran sebagai faktor utama yang menghambat pemenuhan kebutuhan secara menyeluruh.
Kepala Bidang Sekolah Dasar Disdikpora Kabupaten Cianjur, Aripin, menyatakan bahwa persoalan minimnya ruang kelas serta fasilitas penunjang lainnya bukanlah kasus yang bersifat lokal, melainkan sudah menjadi fenomena di hampir seluruh wilayah kecamatan.
“Ini bukan hanya di satu atau dua titik, hampir merata di seluruh daerah. Kebutuhan akan ruang belajar masih sangat tinggi, dan ini sudah menjadi perhatian kami dalam penyusunan anggaran mendatang,” ujar Arifin saat dikonfirmasi, Kamis (31/7/2025).
Untuk menjawab persoalan ini, Disdikpora telah menyusun strategi jangka menengah, di antaranya dengan melakukan rehabilitasi secara bertahap terhadap bangunan sekolah yang rusak dan memaksimalkan ruang yang tersedia untuk berbagai kegiatan. Beberapa sekolah bahkan terpaksa memanfaatkan mushola, aula, hingga ruang guru sebagai alternatif tempat belajar.
“Kami mendorong agar pemanfaatan ruang bisa lebih fleksibel. Misalnya, ruang keagamaan digunakan juga untuk pembelajaran tambahan di luar jam pelajaran reguler. Itu semua perlu dirancang dengan baik dan melibatkan berbagai pihak,” terang Arifin.
Ia menegaskan pentingnya peran serta sekolah, komite, dan orang tua murid dalam menyikapi keterbatasan ini. Menurutnya, kolaborasi antar pihak menjadi kunci dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan ruang belajar dan prioritas pembangunan.
“Sekolah tidak bisa berjalan sendiri. Koordinasi dengan komite dan orang tua menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada kebutuhan peserta didik, tanpa melampaui kemampuan fiskal pemerintah,” jelasnya.
Disdikpora, lanjut Aripin, telah memiliki data komprehensif mengenai kebutuhan rehabilitasi maupun pembangunan unit sekolah baru. Data tersebut dihimpun melalui hasil monitoring dari pengawas pendidikan serta laporan langsung dari masing-masing satuan pendidikan.
Namun demikian, Arifin menyayangkan masih adanya kesalahpahaman di masyarakat terkait kehadiran pihak dinas ke sekolah-sekolah. Ia menjelaskan bahwa kunjungan dinas kerap disalahartikan sebagai tanda akan segera dimulainya pembangunan, padahal realisasi program pembangunan pendidikan membutuhkan proses panjang.
“Kadang masyarakat langsung berharap, ‘Pak, berarti sekolah ini akan dibangun tahun ini ya?’ Padahal, kami datang untuk verifikasi dan pendataan. Semua usulan masuk ke dalam proses penganggaran yang melibatkan banyak tahapan. Ini yang perlu terus disosialisasikan agar tidak menimbulkan ekspektasi berlebihan,” pungkasnya.
Meski menghadapi banyak kendala, Disdikpora Cianjur tetap berkomitmen untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dasar dengan pendekatan bertahap dan kolaboratif. Pemerataan sarana pendidikan, terutama di wilayah pelosok, menjadi agenda jangka panjang yang terus diupayakan pemerintah daerah.(Red)
