detakpublik,CIANJUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur resmi menerapkan kebijakan efisiensi fiskal sebagai respons atas lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang berpotensi meningkatkan beban belanja operasional daerah. Langkah tersebut ditempuh untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 agar tetap sehat dan berkelanjutan.
Salah satu kebijakan yang diterapkan yakni pembatasan perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN), terutama untuk kegiatan yang dinilai tidak mendesak. Pemkab memilih mengendalikan pengeluaran tanpa menambah pagu anggaran operasional.
Bupati Cianjur, dr. Muhammad Wahyu, mengatakan efisiensi dilakukan agar kenaikan biaya operasional akibat melonjaknya harga BBM tidak membebani keuangan daerah maupun mengganggu pelayanan publik.
“Pemkab tidak menaikkan anggaran operasional, melainkan membatasi kegiatan luar dinas yang non-esensial. Pegawai diarahkan untuk memaksimalkan pelayanan dari dalam kantor,” ujar Wahyu, Minggu (16/6/2026).
Kebijakan tersebut diterapkan setelah harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan signifikan. Saat ini harga Pertamax tercatat Rp16.250 per liter, Dexlite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex mencapai Rp24.800 per liter.
Meski efisiensi diberlakukan hampir di seluruh perangkat daerah, Pemkab Cianjur memberikan pengecualian bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Bahkan, sektor persampahan berpeluang memperoleh tambahan anggaran melalui Perubahan APBD guna menjamin keberlangsungan layanan dasar masyarakat.
“Operasional truk sampah tidak boleh terganggu. Jika anggaran mereka ikut dipangkas, risikonya adalah penumpukan sampah di lingkungan masyarakat,” tegas Wahyu.
Kebijakan tersebut dinilai penting mengingat DLH Cianjur saat ini menghadapi tantangan serius berupa keterbatasan dan penuaan armada pengangkut sampah. Kepala DLH Kabupaten Cianjur, Komarudin, mengungkapkan bahwa dari total 41 armada yang beroperasi, sebagian besar merupakan kendaraan pengadaan tahun 2009. Hanya delapan unit yang tergolong baru hasil pengadaan tahun 2023.
Armada yang masih dalam kondisi prima mampu melakukan hingga tiga ritase per hari, sementara kendaraan yang telah berusia tua rata-rata hanya sanggup melayani satu ritase. Kondisi tersebut dipengaruhi jarak tempuh yang cukup jauh menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mekarsari di Kecamatan Cikalongkulon.
“Dengan volume sampah mencapai sekitar 700 ton per hari, idealnya Kabupaten Cianjur membutuhkan sedikitnya 50 unit dump truck berkapasitas delapan ton dalam kondisi prima,” kata Komarudin.
Sebagai solusi jangka pendek, DLH Cianjur telah mengajukan bantuan armada kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pemerintah pusat dikabarkan merencanakan bantuan sebanyak 23 unit kendaraan operasional jenis pick-up yang ditargetkan terealisasi pada Oktober hingga November 2026.
Tambahan armada dan dukungan anggaran operasional tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Cianjur, sehingga pelayanan kebersihan tetap berjalan optimal di tengah tekanan kenaikan harga BBM dan meningkatnya kebutuhan operasional daerah.
