detak publik. Id– Kementerian Koperasi dan UKM RI menjadikan Kabupaten Cianjur sebagai lokasi pilot project penguatan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Melalui lokakarya nasional selama tiga hari, program ini diarahkan untuk memperkuat jejaring bisnis koperasi berbasis desa yang terintegrasi dengan sektor pertanian, pangan, dan ekonomi lokal.
Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop RI, Panel Barus, mengatakan bahwa Cianjur dipilih karena rekam jejaknya sebagai sentra beras unggulan serta keberhasilan koperasi lokal dalam mengelola bisnis pertanian secara terpadu.
“Lokakarya ini menjadi momentum penting bagi koperasi desa dan kelurahan untuk membangun kemandirian ekonomi. Melalui kerja sama antar KDKMP dan koperasi eksisting seperti Koperasi Niaga Mukti, ekosistem bisnis koperasi akan semakin kuat,” ujar Panel Barus usai kegiatan di Cianjur, Jumat (24/10/2025).
Panel menyebutkan, hasil nyata dari kerja sama tersebut terlihat dari nilai transaksi komoditas beras antara KDKMP, Bulog, Niaga Mukti, dan antar koperasi yang telah menembus Rp26,4 miliar.
“Jejaring ini adalah aset berharga untuk membesarkan usaha koperasi. Semakin kuat jaringan, semakin tangguh koperasi desa menghadapi tantangan ekonomi,” tambahnya.
Dalam rangkaian kegiatan, Kemenkop RI juga memfasilitasi penandatanganan tiga memorandum of understanding (MoU) antara 30 KDKMP dengan Koperasi Niaga Mukti, Bulog, dan SPBG. Kolaborasi ini diharapkan memperluas rantai pasok dan memperkuat posisi koperasi dalam ekosistem bisnis nasional.
“Kekuatan koperasi ada pada anggota dan jejaringnya. Karena itu, antar koperasi harus saling menopang dan memanfaatkan potensi masing-masing,” tegas Panel.
Panel Barus juga menyinggung bahwa program ini sejalan dengan visi Presiden untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu implementasinya dilakukan di Cipanas, di mana dapur MBG dikelola oleh Kadin setempat menyediakan hingga 4.000 porsi makanan setiap hari, dengan bahan baku wajib disuplai dari koperasi dan petani lokal.
“Kebijakan ini terbukti menggandakan pendapatan petani, dari semula Rp3.000 menjadi Rp6.000 per komoditas yang dijual ke dapur MBG. Ini bukti konkret bagaimana kebijakan koperasi berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa,” ujarnya.
Menurut Panel, keberhasilan program KDKMP di Cianjur diharapkan menjadi model nasional dalam memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi desa.
“Dengan sinergi antara koperasi, pemerintah, dan dunia usaha, kami menargetkan Cianjur menjadi basis ketahanan pangan nasional, minimal untuk wilayah Jawa Barat, melalui penguatan sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata,” pungkasnya.
Melalui program KDKMP dan MBG, mimpi Presiden untuk membangun distribution center dan menggerakkan ekonomi lokal berbasis koperasi kini mulai terwujud di Cianjur menandai langkah nyata menuju ekonomi desa yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan. (DJ)
