detakpublik, CIANJUR – Komisi II DPRD Kabupaten Cianjur menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (Diskumdagin), serta para agen gas elpiji, membahas soal kelangkaan gas subsidi 3 kilogram yang dikeluhkan masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cianjur, Aziz Muslim, mengatakan, dalam RDP tersebut pihaknya telah memperoleh sejumlah kesimpulan awal terkait penyebab kelangkaan elpiji 3 kg di lapangan.
“Kami sudah melakukan RDP dengan perwakilan Hiswana dan agen dari wilayah selatan, utara, dan tengah. Alhamdulillah, sudah ada gambaran terkait penyebab kelangkaan gas di masyarakat,” ujarnya kepada Wartawan, Senin 13 April 2026.
Menurut Aziz, salah satu dugaan penyebab kelangkaan adalah adanya penggunaan gas subsidi oleh sektor yang tidak berhak, seperti restoran, peternakan ayam, hingga dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah beroperasi di Cianjur.
“Ada kemungkinan terjadi penyalahgunaan, misalnya sektor usaha yang seharusnya tidak menggunakan gas subsidi, justru memakainya. Ini yang sedang kami dalami,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD bersama dinas terkait akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi usaha, termasuk restoran, peternakan, dan dapur MBG untuk memastikan penggunaan gas subsidi tepat sasaran.
Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Pertamina pusat serta instansi terkait di bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) untuk mendapatkan kejelasan distribusi dan pengawasan.
“Kami juga akan konsultasi ke Pertamina pusat dan ESDM. Bahkan ESDM Sukabumi sudah diundang dalam rapat, namun belum hadir,” jelasnya.
Dalam RDP tersebut juga muncul aspirasi dari pangkalan gas di wilayah Cipanas terkait sistem deposit kepada agen yang dinilai tidak jelas. DPRD menduga ada praktik yang tidak memiliki dasar aturan resmi.
“Ada pangkalan yang sudah menyimpan deposit ke agen, tetapi tidak mendapatkan kuota. Setelah kami dalami, ternyata tidak ada aturan baku yang mewajibkan deposit tersebut,” ungkap Aziz.
Sementara itu, Ketua Hiswana Migas Kabupaten Cianjur, Hedi Permadi Boy, menegaskan bahwa secara kuota, pasokan elpiji 3 kg di Cianjur sebenarnya dalam kondisi normal.
“Kalau dihitung dari 2025 sampai sekarang, rata-rata distribusi sekitar 2,1 juta tabung per bulan. Seharusnya itu cukup dan tidak terjadi kelangkaan,” ujarnya.
Namun demikian, dia mengakui adanya kemungkinan kebocoran distribusi di lapangan yang menyebabkan gas subsidi tidak tepat sasaran.
“Kelangkaan ini juga jadi tanda tanya bagi kami. Mungkin ada kebocoran di sektor lain, tapi secara kuota dari Pertamina itu sudah cukup,” katanya.
Dia juga menegaskan bahwa agen dilarang keras menjual elpiji kepada pihak yang tidak berhak, terlebih kepada oknum pengoplos. Jika terbukti melanggar, sanksi tegas akan diberikan.
Terkait dugaan penggunaan gas subsidi oleh dapur MBG, Hedi menyebut hal tersebut tidak diperbolehkan karena dapur program tersebut seharusnya menggunakan elpiji non-subsidi ukuran 12 atau 13 kilogram.
“Kalau memang ada dapur MBG yang memakai tabung 3 kg, itu jelas tidak boleh. Harusnya menggunakan tabung non-subsidi,” tegasnya.
Ke depan, Hiswana bersama DPRD dan dinas terkait akan melakukan sinkronisasi data kebutuhan elpiji berdasarkan jumlah penduduk, pelaku UMKM, hingga sektor usaha lainnya, agar distribusi gas subsidi bisa lebih tepat sasaran.
“Kami yakin kuota sebenarnya cukup. Tinggal bagaimana pengawasan dan distribusinya agar tidak terjadi kelangkaan di masyarakat,” tandasnya.
