detakpublik, CIANJUR — Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program Universal Health Coverage (UHC) menyusul munculnya dugaan ketimpangan akses layanan kesehatan di tengah tingginya angka cakupan kepesertaan yang diklaim mencapai 99,85 persen.
Evaluasi tersebut dilakukan setelah adanya laporan dari Cianjur Government Watch yang menilai manfaat program jaminan kesehatan semesta belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah.
Program UHC sendiri dirancang untuk menjamin akses pelayanan kesehatan kelas III secara gratis bagi masyarakat hanya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Namun, dalam praktiknya, sejumlah warga disebut masih mengalami kendala administrasi dan keterbatasan informasi saat mengakses layanan kesehatan.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Rustam Effendi, menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan pelaksanaan program berjalan adil, transparan, dan tepat sasaran.
“Kami berkewajiban memastikan masyarakat memperoleh kepastian layanan kesehatan tanpa hambatan birokrasi yang tidak transparan. Program ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga, khususnya masyarakat tidak mampu,” ujar legislator Fraksi NasDem tersebut, Senin (18/5/2026).
Dalam proses evaluasi, DPRD menyoroti sejumlah persoalan krusial yang dinilai perlu segera dibenahi Pemerintah Kabupaten Cianjur. Salah satunya terkait keterbukaan data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.
Komisi IV menilai data by name by address penerima BPJS kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun peserta yang dibiayai pemerintah daerah perlu dibuka secara terbatas untuk kepentingan verifikasi dan sinkronisasi data di lapangan.
Selain itu, DPRD juga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran program yang mencapai Rp293,5 miliar. Besarnya alokasi dana tersebut dinilai harus sejalan dengan kemudahan akses layanan kesehatan yang diterima masyarakat di fasilitas kesehatan.
Persoalan sosialisasi juga menjadi perhatian. DPRD menilai masih banyak warga yang belum memahami mekanisme aktivasi layanan UHC menggunakan e-KTP sehingga manfaat program belum optimal dirasakan.
Meski secara administratif cakupan kepesertaan hampir menyentuh 100 persen, DPRD menegaskan keberhasilan UHC tidak cukup diukur dari angka statistik semata, melainkan dari kemudahan masyarakat memperoleh layanan kesehatan secara nyata.
Komisi IV DPRD Cianjur memastikan pengawasan terhadap program UHC akan terus dilakukan hingga sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dinilai tuntas serta anggaran ratusan miliar rupiah tersebut benar-benar tepat sasaran.
