DETAKPUBLIK.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur mendorong Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk segera mengambil langkah konkret guna mencegah aksi perkelahian antarpelajar yang terus berulang dan menimbulkan korban.
Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Metty Triantika, menyebut fenomena kekerasan pelajar di Cianjur bukan kejadian baru. Sejak 2023 hingga 2026, tercatat sejumlah kasus duel gladiator yang melibatkan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA.
“Ini bukan peristiwa tunggal. Dalam beberapa tahun terakhir sudah berulang kali terjadi. Bahkan pada Juli 2025 lalu, aksi serupa menyebabkan satu pelajar meninggal dunia. Yang terbaru di Sindangbarang, satu pelajar mengalami luka berat hingga patah tulang kaki,” ujar Metty, Kamis 22 Januari 2026.
Menurutnya, maraknya aksi kekerasan di kalangan pelajar menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pembinaan karakter anak usia sekolah.
“Anak-anak tidak lahir sebagai pelaku kekerasan. Mereka dibentuk oleh lingkungan, pola asuh, serta ruang sosial yang gagal memberikan rasa aman dan keteladanan. Ini yang harus menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.
Metty menilai perlu ada penanganan khusus dan berkelanjutan, tidak hanya sebatas penindakan hukum.
“Upaya tersebut, harus mencakup pengawasan lingkungan pergaulan, penguatan pendidikan karakter, hingga pendampingan emosional bagi pelajar,” katanya.
Dia juga menyoroti peran media sosial yang kerap menjadi pemicu adu gengsi dan tantangan kekerasan di kalangan remaja.
“Literasi digital harus diperkuat. Anak-anak perlu dibekali kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terprovokasi, serta berani menolak budaya kekerasan yang sering muncul di media sosial,” katanya.
Metty berharap penanganan kasus duel gladiator ini menjadi momentum bersama untuk membangun lingkungan yang lebih aman dan manusiawi bagi tumbuh kembang generasi muda di Cianjur.
Sementara itu, Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian menyatakan Pemerintah Kabupaten Cianjur akan melakukan evaluasi menyeluruh melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora), terutama di wilayah yang kerap terjadi konflik antarpelajar.
“Penanganannya harus serius agar kejadian serupa tidak terulang. Namun karena ini melibatkan anak-anak, tentu pendekatannya juga harus khusus dan lebih humanis,” kata Wahyu.
Dia mengungkapkan salah satu langkah yang akan dilakukan yakni pembatasan penggunaan gawai dan media sosial di kalangan pelajar, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah.
“Kami akan membatasi penggunaan handphone di sekolah dan meminta peran aktif orangtua untuk mengawasi anak-anaknya. Jangan sampai mereka mengakses tontonan atau konten yang memicu kekerasan,” katanya.
Selain itu, Wahyu menegaskan para kepala sekolah telah diinstruksikan untuk meningkatkan pengawasan serta mengambil langkah antisipatif terhadap potensi kekerasan antarpelajar.
“Kepala sekolah harus bekerja lebih keras dalam mencegah dan mendeteksi dini potensi konflik di lingkungan sekolah,” pungkasnya.
