detakpublik,CIANJUR – Pemerintah Kabupaten Cianjur melaporkan capaian efisiensi energi yang signifikan setelah menerapkan skema kerja work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) secara terbatas sejak Februari 2026. Kebijakan yang dijalankan rutin setiap Kamis itu mampu menekan konsumsi listrik hingga sekitar 20 persen di sejumlah perangkat daerah.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Cianjur, Akos Koswara, menyampaikan bahwa penerapan WFH tidak hanya menjaga kinerja aparatur, tetapi juga berdampak langsung pada efisiensi operasional pemerintah daerah.
“Evaluasi kami menunjukkan adanya penghematan energi listrik yang cukup signifikan. Di BKPSDM, misalnya, terjadi penurunan konsumsi listrik sekitar 20 persen. Selain itu, penggunaan bahan bakar minyak juga ikut menurun seiring berkurangnya mobilitas pegawai,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Kebijakan WFH diberlakukan secara selektif dengan mempertimbangkan karakteristik tugas masing-masing perangkat daerah. ASN yang menjalankan fungsi administratif dan tidak bersentuhan langsung dengan layanan publik diwajibkan bekerja dari rumah setiap Kamis, dengan tetap mengikuti sistem absensi dan pelaporan kinerja secara ketat.
Sementara itu, unit layanan publik seperti rumah sakit, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta puskesmas tetap beroperasi secara tatap muka. Meski demikian, pengaturan WFH di sektor pelayanan dimungkinkan melalui mekanisme rotasi atau penjadwalan bergilir yang ditetapkan oleh pimpinan masing-masing instansi.
“Pengaturan bersifat fleksibel untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa gangguan,” kata Akos.
Hasil evaluasi kebijakan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Bupati Cianjur sebagai bahan pertimbangan pengembangan sistem kerja fleksibel di masa mendatang. Dalam laporan itu, kontribusi efisiensi terbesar tercatat berasal dari perangkat daerah di lingkungan Sekretariat Daerah dan Dinas Kesehatan.
Pemkab Cianjur menilai penerapan WFH menjadi langkah adaptif dalam pengelolaan sumber daya manusia sekaligus strategi efektif untuk menekan biaya operasional daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat terus dioptimalkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
