detakpublik, CIANJUR – Pemerintah Kabupaten Cianjur meningkatkan status kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan yang diperkirakan memuncak pada Juli hingga Agustus 2026. Langkah mitigasi dini dilakukan dengan menginstruksikan seluruh 32 kecamatan memperkuat kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau, mulai dari krisis air bersih, gangguan sektor pertanian, hingga meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kebijakan tersebut ditempuh menyusul prediksi menguatnya musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Pemerintah daerah menilai kesiapan aparatur hingga tingkat desa menjadi faktor penting untuk meminimalkan dampak sosial maupun ekonomi apabila kekeringan terjadi dalam skala luas.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cianjur, Samudra Wira Purnama, mengatakan surat edaran kewaspadaan telah disampaikan kepada seluruh kecamatan sebagai pedoman dalam meningkatkan kesiapsiagaan wilayah.
Menurutnya, potensi kekeringan tahun ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah setelah dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan tingkat Provinsi Jawa Barat di Bandung.
“Kami telah menyampaikan surat imbauan kepada seluruh kecamatan agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan. Langkah mitigasi harus dilakukan sejak dini sehingga dampak terhadap masyarakat dapat ditekan semaksimal mungkin,” ujar Samudra, Senin (29/6/2026).
Waspadai Ancaman Bencana Ganda
Samudra menjelaskan, kondisi cuaca di Cianjur saat ini masih berada pada fase transisi yang memunculkan ancaman bencana ganda. Di satu sisi, musim kemarau mulai meningkatkan risiko kekeringan, sementara di sisi lain sebagian wilayah masih berpotensi mengalami hujan yang dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir maupun longsor.
Karena itu, seluruh camat diminta tetap mempertahankan kesiapsiagaan terhadap dua karakter bencana yang dapat terjadi secara bersamaan.
“Para camat kami minta tetap siaga menghadapi potensi hujan sekaligus mempersiapkan langkah antisipasi terhadap kekeringan. Kedua ancaman ini harus ditangani secara bersamaan,” katanya.
Prioritaskan Air Bersih dan Sektor Pertanian
BPBD memetakan tiga sektor utama yang menjadi fokus penanganan selama musim kemarau, yakni ketersediaan air bersih bagi masyarakat, keberlangsungan pasokan air untuk lahan pertanian, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis air bersih, BPBD telah berkoordinasi dengan Perumdam Tirta Mukti dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Cianjur. Sinergi tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi air bersih dapat dilakukan dengan cepat apabila terdapat wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.
“Kami telah menyiapkan skenario penanganan apabila terjadi krisis air bersih. Perumdam Tirta Mukti memiliki armada mobil tangki dan cadangan air yang siap didistribusikan ke wilayah terdampak sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Seluruh Wilayah Dipantau
Meski potensi kekeringan diwaspadai terjadi di seluruh 32 kecamatan, BPBD akan memberikan perhatian lebih terhadap sejumlah wilayah yang selama ini menjadi daerah langganan terdampak kekeringan setiap musim kemarau.
Berdasarkan catatan BPBD, kejadian kekeringan yang berdampak cukup luas terakhir terjadi pada 2024. Sementara sepanjang 2025 tidak terdapat laporan kejadian kekeringan yang menimbulkan dampak signifikan.
Selain memperkuat kesiapsiagaan pemerintah, BPBD juga mengajak masyarakat berperan aktif mencegah munculnya bencana baru selama musim kemarau. Warga diimbau tidak melakukan pembakaran sampah, ilalang maupun semak di lahan kering karena berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.
“Vegetasi mulai mengering sehingga sangat mudah terbakar. Kami mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran terbuka atau membuang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu kebakaran yang sulit dikendalikan,” tegas Samudra.
BPBD berharap langkah mitigasi yang dilakukan lebih awal dapat memperkuat kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan sehingga dampak musim kemarau terhadap masyarakat, sektor pertanian, dan lingkungan dapat diminimalkan.(Dj)
