detakpublik,CIANJUR – Dampak kemarau panjang akibat fenomena El Nino yang melanda Kabupaten Cianjur kian memprihatinkan. Di Desa Waringinsari, Kecamatan Takokak, sedikitnya 500 hektare lahan persawahan dipastikan tidak produktif (puso). Kondisi ini memicu krisis ekonomi warga hingga memaksa hampir 100 kepala keluarga (KK) beremigrasi sementara ke luar pulau demi menyambung hidup.
Krisis Ekonomi dan Eksodus Tenaga Kerja
Gagal panen yang berlangsung hingga hampir satu tahun telah memutus mata pencaharian utama warga di tiga wilayah terdampak parah, yakni Kampung Bobojong, Sinar Pusaka, dan Cibuluh.
Kepala Desa Waringinsari, Nadir Muharam Abdurahman, mengungkapkan bahwa ketiadaan penghasilan dari sektor pertanian membuat warga tidak memiliki pilihan selain merantau.
“Sawah tidak dapat ditanami sama sekali, sementara kebutuhan hidup terus berjalan. Akhirnya, hampir 100 KK dari tiga kampung terpaksa berangkat mencari pekerjaan ke luar daerah, mayoritas menyeberang ke Pulau Kalimantan,” ujar Nadir, Selasa (20/10/2026).
Nadir menambahkan, beberapa petani yang masih memiliki akses air terbatas berupaya melakukan alih fungsi lahan dengan menanam cabai. Namun, mayoritas areal persawahan lainnya terpaksa dibiarkan terbengkalai karena kekeringan ekstrem.
Kelangkaan Air Bersih dan Kendala Logistik
Dampak kekeringan tidak hanya menghentikan aktivitas pertanian, tetapi juga memicu krisis air bersih untuk kebutuhan domestik harian warga. Upaya penyaluran bantuan air bersih ke lokasi pun mengalami kendala teknis di lapangan.
“Jangankan untuk mengairi sawah, air untuk konsumsi harian pun sangat krisis. Penyaluran bantuan air bersih terhambat oleh akses geografis yang jauh serta infrastruktur jalan yang rusak,” tegas Nadir.
Menanggapi krisis yang meluas, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cianjur, Samudra Wira Purnama, menyampaikan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat resmi memperpanjang status Siaga Darurat Kekeringan hingga akhir Oktober 2026.
Menurut Samudra, fenomena El Nino diperkirakan masih memicu anomali iklim hingga 2027, yang berdampak pada keterlambatan transisi musim di wilayah Jawa Barat.
“Meski awal Oktober sempat turun hujan selama empat hari berturut-turut di Cianjur, durasinya sangat singkat—sekitar 15 menit—dan distribusinya belum merata dengan intensitas rendah. Karena itu, masa siaga darurat yang tadinya berakhir September resmi diperpanjang satu bulan,” jelas Samudra.
BPBD berharap transisi menuju musim hujan yang diproyeksikan BMKG mulai November 2026 dapat segera terealisasi untuk memulihkan ketersediaan pasokan air di daerah-daerah terdampak.(DJ)
