detakpublik,CIANJUR — Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengubah opsi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Setelah serangkaian peninjauan teknis menunjukkan opsi lahan sebelumnya tidak layak akibat faktor geografis dan biaya pematangan yang tinggi, pemkab kini membidik lahan eks hak guna usaha (HGU) di Kecamatan Mande.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Tedy Artiawan, menjelaskan bahwa perubahan usulan ini dilandasi oleh kendala teknis krusial pada tiga wilayah yang sebelumnya sempat diajukan, yakni Kecamatan Campaka, Cibinong, dan Cilaku.
“Lokasi yang sebelumnya diusulkan sudah ditinjau, tetapi hasil peninjauan dinilai tak layak,” ujar Tedy, Kamis (29/10/2026).
Berdasarkan kajian teknis, lahan di Kecamatan Campaka dinyatakan memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana gempa bumi. Sementara itu, lahan di Kecamatan Cibinong memiliki tingkat kemiringan topografi yang ekstrem mencapai sekitar 70 persen, sehingga dikhawatirkan memicu pembengkakan anggaran pada pekerjaan pematangan lahan atau cut and fill.
Kendala serupa juga ditemui di Kecamatan Cilaku. Tim peninjau gabungan dari Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyimpulkan bahwa biaya cut and fill di wilayah tersebut terlampau besar. Atas dasar efisiensi anggaran dan mitigasi risiko, pemkab akhirnya memprioritaskan pencarian kontur tanah yang relatif datar.
“Di Cilaku juga sudah ditinjau Kemensos dan Kementerian PU, tetapi perlu biaya cut and fill cukup besar. Sekarang kita lagi mencari lahan yang memang sudah datar dan langsung bisa dipergunakan,” imbuhnya.
Menanti Kepastian Hukum Lahan Eks HGU Mande
Sebagai solusi mutakhir, Pemkab Cianjur melirik lahan eks HGU di Kecamatan Mande yang dinilai memenuhi kualifikasi dari segi luasan maupun struktur kontur tanah. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemkab membutuhkan lahan minimal seluas tujuh hektare.
Langkah administratif pun telah ditempuh melalui pengiriman dua surat resmi bupati kepada pihak pemegang hak guna usaha terkait. Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan, pemkab masih menunggu kepastian yuridis formal secara tertulis.
“Secara lisan sudah menjanjikan, tetapi mungkin kita menunggu surat tertulis kaitan dengan pemberian suratnya hitam di atas putih,” jelas Tedy.
Proyeksi Jadwal Realisasi Fisik
Mengingat status Sekolah Rakyat sebagai proyek strategis nasional, pemerintah daerah berupaya mempercepat penyelesaian hambatan administratif pertanahan ini. Target utama pemkab adalah merampungkan proses penguasaan lahan dan survei teknis lanjutan oleh Kementerian PU pada tahun ini.
Jika seluruh tahapan tersebut berjalan tanpa kendala berarti, pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan diproyeksikan dapat mulai dieksekusi pada tahun anggaran 2027.
“Karena ini proyek strategis nasional harus diutamakan. Targetnya, kalau tidak tahun ini untuk penguasaan lahan dan survei dari pihak pusat, dari Kementerian PU, kemungkinan 2027 bisa ditindaklanjuti untuk dibangun,” pungkasnya.(DJ)
