detakpublik,CIANJUR — Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Cianjur mencatat realisasi penebusan pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK telah melampaui separuh dari total alokasi tahunan hingga Agustus 2026. Langkah optimalisasi distribusi ini terus dipacu guna menjaga produktivitas dan ketahanan pangan kawasan.
Berdasarkan data DTPHP Cianjur, penebusan pupuk Urea tercatat mencapai 21,90 juta kilogram atau 51,73 persen dari total alokasi 42,34 juta kilogram. Sementara itu, jenis NPK terealisasi sebesar 22,91 juta kilogram atau 61,94 persen dari alokasi 37,00 juta kilogram. Adapun pupuk organik baru terealisasi 6.700 kilogram atau 16,75 persen dari alokasi 40.000 kilogram.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DTPHP Kabupaten Cianjur, Wahyu Ginanjar, menjelaskan bahwa dinamika angka penebusan tersebut dipengaruhi oleh pola tanam serta jadwal pemupukan di tingkat petani.
“Jumlah pupuk yang ditebus petani disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan serta jadwal pemupukan pada masing-masing komoditas. Karena itu, penetapan alokasi diserap secara bertahap,” ujar Wahyu, Kamis(15/10/2026).
Verifikasi Ketat dan Sinergi Lintas Sektor
Terkait mekanisme penyaluran, Wahyu menegaskan bahwa penetapan penerima pupuk bersubsidi dilakukan berbasis data terintegrasi. Petani diwajibkan terdaftar dalam sistem alokasi resmi dan melakukan transaksi penebusan melalui Kios Pupuk Lengkap (KPL) yang terdaftar.
Ia memaparkan, dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) diperlukan saat penebusan semata-mata untuk verifikasi kesesuaian data identitas dengan alokasi penerima dalam sistem.
“Kepemilikan KTP adalah sarana validasi identitas, bukan jaminan otomatis untuk menerima pupuk bersubsidi. Hak distribusi tetap mengacu pada status pendaftaran dan alokasi kuota yang telah ditetapkan pemerintah,” tegas Wahyu.
Untuk menjamin kelancaran ketersediaan barang di lapangan, DTPHP Cianjur mengintensifkan pemantauan berkala bersama para penyuluh pertanian dan pemangku kepentingan terkait.
Kendati demikian, Wahyu menggaris bawahi bahwa efektivitas pupuk bersubsidi harus dibarengi dengan penguatan ekosistem pertanian secara menyeluruh. Peningkatan hasil panen menuntut keterpaduan antara ketersediaan benih unggul, keandalan irigasi, modernisasi alatan dan mesin pertanian (alsintan), pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), hingga optimalisasi penanganan pasca panen. (DJ)
