detakpublik, CIANJUR – Pemerintah Kabupaten Cianjur memastikan ketersediaan pangan daerah dalam kondisi aman hingga Ramadan mendatang. Jaminan tersebut diperkuat dengan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang kini mencapai 80 ton per Oktober 2026.
Kepala Dinas Pangan Kabupaten Cianjur, Firman Edi, mengatakan penguatan cadangan pangan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan pasokan akibat perubahan musim dan dinamika distribusi.
“Alhamdulillah, kondisi CPPD kita dalam keadaan aman. Sesuai kebijakan pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional, per Oktober ini kami telah mengadakan CPPD sebanyak 80 ton. Stok ini mencukupi untuk menopang kebutuhan masyarakat hingga Ramadan,” kata Firman kepada wartawan, Rabu (7/10/2026).
Menurut Firman, faktor cuaca menjadi salah satu aspek yang terus dipantau pemerintah karena dapat memengaruhi ketersediaan pangan dari hulu hingga hilir. Saat musim hujan, pemerintah mewaspadai gangguan distribusi, sedangkan musim kemarau berpotensi berdampak terhadap produksi pertanian.
Karena itu, Dinas Pangan melakukan pemantauan terhadap jalur distribusi sekaligus berkoordinasi dengan sektor pertanian untuk menjaga kesinambungan pasokan komoditas pangan.
Di sisi harga, pemerintah daerah juga memperkuat intervensi melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Program tersebut melibatkan pelaku UMKM dan distributor untuk menyediakan sejumlah bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah telur ayam. Firman menyebut harga acuan yang diterimanya berada di kisaran Rp27 ribu per kilogram. Namun, harga dalam kegiatan GPM tetap disesuaikan dengan kondisi pasokan dan harga dari distributor.
Selain GPM, pemerintah daerah mengandalkan program Bantuan Pangan dari pemerintah pusat untuk membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga beras. Penyaluran bantuan tersebut akan kembali dilaksanakan untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
“Nanti lanjut Oktober sampai Desember akan turun lagi Bantuan Pangan di Kabupaten Cianjur. Ini salah satunya untuk menstabilkan harga,” ujarnya.
Sementara itu, Dinas Pangan mulai mendorong pengembangan komoditas pangan bernilai tambah melalui evaluasi terhadap produksi beras organik lokal.
Hasil pemetaan menunjukkan telah terdapat produk beras organik yang diproduksi masyarakat, tetapi sebagian belum memiliki sertifikasi. Kondisi tersebut dinilai perlu ditindaklanjuti agar produk lokal memiliki kepastian standar sekaligus peluang pasar yang lebih luas.
“Kami berkoordinasi dengan Dinas Pertanian agar bisa memfasilitasi terkait sertifikasi beras organik tersebut,” kata Firman.
Pemkab Cianjur menilai penguatan cadangan pangan, stabilisasi harga, kelancaran distribusi, hingga pengembangan produk pangan lokal menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah, terutama menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat pada Ramadan. (DJ)
