detakpublik, CIANJUR – Pemerintah Kabupaten Cianjur menghadapi tantangan regenerasi sumber daya manusia setelah sebanyak 543 Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadwalkan memasuki masa purna tugas sepanjang 2026. Gelombang pensiun tersebut berpotensi memengaruhi ketersediaan tenaga di sejumlah sektor strategis, terutama pendidikan, kesehatan, dan jabatan fungsional pelayanan publik.
Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cianjur menunjukkan ASN yang memasuki masa pensiun berasal dari berbagai kategori, mulai dari guru, tenaga kesehatan, pejabat struktural, jabatan pelaksana, hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian (PPIK) BKPSDM Kabupaten Cianjur, Andi Juandi, mengatakan proses pengusulan pensiun kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih terus berlangsung. Sejumlah ASN bahkan telah menerima Surat Keputusan (SK) pensiun sebagai bagian dari tahapan administrasi yang berjalan.
“Proses usulan pensiun terus dilakukan sesuai jadwal. Sebagian ASN yang memasuki masa purna tugas juga sudah menerima SK pensiun dari BKN,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).
Berdasarkan data BKPSDM, ASN yang telah atau sedang diproses pensiunnya terdiri atas 283 pejabat fungsional, 40 pegawai jabatan pelaksana, dan 29 pejabat struktural. Sementara total ASN yang akan mengakhiri masa tugas pada tahun ini mencapai 543 orang.
Di tengah tingginya angka pensiun tersebut, Pemkab Cianjur dipastikan tidak akan membuka rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), baik melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun PPPK. Keputusan itu diambil karena pemerintah daerah tidak mengajukan formasi kebutuhan pegawai baru pada tahun 2026.
“Kami tidak mengusulkan formasi ASN baru tahun ini, sehingga tidak ada pengadaan CPNS maupun PPPK,” kata Andi.
Menurutnya, dampak paling signifikan dari gelombang pensiun akan dirasakan pada jabatan fungsional, khususnya tenaga pendidik dan tenaga teknis. Berbeda dengan jabatan struktural yang masih dapat diisi melalui mekanisme rotasi, promosi, atau pelantikan, posisi fungsional yang kosong akan langsung mengurangi jumlah personel di lapangan.
Meski demikian, kebutuhan tenaga kesehatan dinilai masih relatif dapat diantisipasi. Sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) masih memiliki fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, sektor pendidikan diperkirakan menjadi salah satu bidang yang paling terdampak. Pasalnya, kebijakan pemerintah tidak lagi memperbolehkan pengangkatan guru honorer, sehingga kebutuhan tenaga pendidik ke depan sangat bergantung pada pembukaan rekrutmen ASN baru.
BKPSDM menilai pengadaan ASN pada masa mendatang menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga kualitas pelayanan publik dan memastikan ketersediaan sumber daya manusia di sektor-sektor vital pemerintahan. Tanpa regenerasi yang memadai, tingginya angka pensiun dikhawatirkan dapat memperlebar kesenjangan kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Cianjur.
