detakpublik,CIANJUR — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur tengah menggelar rekapitulasi menyeluruh dan evaluasi tingkat partisipasi pemilih pascapemungutan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 yang berlangsung di 47 desa pada Minggu (8/11/2026).
Hingga Selasa (10/11/2026), Pemerintah Kabupaten Cianjur belum merilis angka resmi tingkat kehadiran pemilih maupun perolehan suara para calon. Hasil resmi baru akan diumumkan setelah seluruh laporan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diverifikasi dan diserahkan kepada Bupati Cianjur melalui pihak kecamatan—proses yang diperkirakan memakan waktu hingga satu pekan.
Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sekaligus Sekretaris Panitia Pilkades Serentak DPMD Kabupaten Cianjur, Dendi Rinaldi, menjelaskan bahwa angka yang dikantongi saat ini masih sebatas penghitungan cepat (quick count) berbasis laporan sementara.
“Penghitungan cepat ini bukan hasil resmi, melainkan langkah antisipatif untuk memitigasi potensi dinamika di lapangan,” ujar Dendi di Cianjur, Selasa (10/11/2026).
Dendi menanggapi isu mengenai minimnya animo pemilih di beberapa wilayah. Menurut analisis awal panitia, tingkat kehadiran warga tergolong fluktuatif dan bervariasi antardesa, sehingga belum bisa disimpulkan secara umum sebelum validasi data rampung.
“Klaim partisipasi rendah akan menjadi bahan evaluasi komprehensif. Hasil pantauan menunjukkan antusiasme di sejumlah desa justru sangat tinggi hingga memicu antrean panjang,” tambahnya.
Meski demikian, pelaksanaan Pilkades 2026 tak lepas dari catatan kritis. Penataan alur pelayanan pemilih di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) dinilai kurang optimal. Penumpukan massa akibat manajemen antrean yang lambat menyebabkan sejumlah warga urung menyalurkan hak suara, bahkan terdapat pemilih yang pingsan saat menunggu giliran.
Evaluasi teknis ini menjadi krusial mengingat Pilkades Serentak 2026 merupakan momentum perdana implementasi sistem digital dalam penyelenggaraan tingkat desa di Kabupaten Cianjur.
Dendi menegaskan, seluruh kendala operasional—mulai dari tata kelola antrean hingga keandalan infrastruktur digital—akan ditinjau dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) lintas sektor.
“Penerapan teknologi digital ini adalah pengalaman pertama bagi kami. Seluruh dinamika lapangan akan menjadi tolok ukur perbaikan sistem, khususnya pada manajemen pelayanan pemilih dan optimalisasi teknologi untuk Pilkades mendatang,” tutup Dendi.
