detakpublik, – CIANJUR, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cianjur memberikan waktu satu bulan kepada pemilik bangunan liar (bangli) yang berdiri di atas lahan milik pemerintah daerah di sepanjang Jalan Lingkar Selatan hingga perempatan Jalan Pramuka untuk mengosongkan bangunan secara mandiri.
Pemilik bangunan diberi tenggat waktu mulai 28 Oktober hingga 28 November 2026. Berdasarkan pendataan sementara, terdapat sekitar 300 bangunan yang berdiri di atas lahan milik Pemkab Cianjur.
Kepala Bidang Aset BKAD Kabupaten Cianjur Nunang Deni Cahyana menegaskan, pemerintah daerah tidak mengizinkan penggunaan aset tersebut untuk mendirikan bangunan tanpa izin. Karena itu, pemilik bangunan diminta memanfaatkan waktu yang diberikan untuk mengosongkan lokasi.
“Kami tidak mengizinkan bangunan itu berdiri di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Cianjur. Kami memberikan waktu satu bulan, mulai 28 Oktober hingga 28 November, untuk mengosongkan lokasi,” tegas Nunang kepada wartawan seusai sosialisasi penertiban bangunan liar di sepanjang Jalan Lingkar Selatan, Rabu (28/10/2026).
Dia juga meminta pemilik bangunan segera mengeluarkan barang-barang pribadi sebelum batas waktu pengosongan berakhir. Menurut Nunang, BKAD bersama Satpol PP Kabupaten Cianjur telah beberapa kali melakukan inspeksi ke lokasi. Namun, hingga kini, bangunan-bangunan tersebut masih berdiri di atas lahan milik pemerintah daerah.
“Pemerintah sebelumnya telah menyampaikan imbauan melalui pemerintah desa, kepolisian, Satpol PP, dan bidang aset. Namun, bangunan tersebut belum juga dikosongkan,” ujarnya.
Setelah tenggat waktu berakhir, Pemkab Cianjur akan mempertimbangkan langkah lanjutan terhadap bangunan yang masih berdiri di atas aset daerah tersebut. Penertiban dilakukan untuk memastikan aset pemerintah tidak dimanfaatkan tanpa izin.
“Penertiban ini merupakan bagian dari upaya mengamankan aset daerah agar tidak dimanfaatkan tanpa izin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
