detakpublik, CIANJUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur melakukan penataan ulang struktur birokrasi melalui rotasi dan mutasi jabatan yang menyasar sejumlah posisi strategis. Pelantikan dipimpin Bupati Cianjur, Muhammad Wahyu Ferdian, di Hotel Bukit Indah, Cipanas, Rabu (29/4/2026).
Agenda tersebut meliputi pengisian jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, serta Fungsional, sekaligus pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) penuh.
Dalam sambutannya, Wahyu menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik. Ia memastikan, seluruh proses penempatan pejabat mengacu pada sistem merit yang dikelola Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cianjur.
“Penempatan aparatur dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan rekam jejak, kompetensi, serta integritas. Tujuannya agar roda pemerintahan berjalan lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Wahyu juga menanggapi isu yang mengaitkan rotasi jabatan dengan dinamika internal di lingkungan Sekretariat DPRD. Ia menegaskan bahwa proses mutasi berlangsung profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan tanpa intervensi kepentingan tertentu.
“Seluruh tahapan dilakukan berdasarkan mekanisme yang berlaku. Tidak ada kaitan dengan isu-isu di luar kebutuhan organisasi,” tegasnya.
Terkait pelaksanaan kegiatan di hotel, Wahyu memastikan tidak ada pemborosan anggaran daerah. Ia menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan bagian dari kerja sama pemanfaatan aset yang telah berlangsung lama, sehingga dapat digunakan tanpa biaya.
“Penggunaan tempat ini tidak membebani APBD karena sudah termasuk dalam skema kerja sama yang ada,” katanya.
Di akhir arahannya, Wahyu menekankan pentingnya orientasi pelayanan bagi para pejabat yang baru dilantik. Ia mengingatkan bahwa kinerja aparatur pemerintah akan dinilai langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.
“Publik adalah penilai utama. Karena itu, setiap pejabat harus mampu bekerja cepat, adaptif, dan mengedepankan pelayanan terbaik dalam kondisi apa pun,” tandasnya.
