detakpublik, Cianjur – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur mengimbau seluruh satuan pendidikan untuk memasang spanduk larangan pungutan liar (pungli) selama pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, baik secara daring maupun luring.
Kepala Bidang SMP Disdikpora Kabupaten Cianjur, Irpan, mengatakan imbauan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat edaran yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI terkait upaya pencegahan pungli di lingkungan pendidikan.
“Baik KPK maupun Ombudsman telah mengingatkan Disdikpora dan seluruh sekolah agar memasang spanduk larangan pungli, terutama saat pelaksanaan SPMB,” kata Irpan kepada Wartawan, Kamis Juni 2026.
Menurutnya, Disdikpora telah menindaklanjuti surat edaran tersebut dengan memberikan pembinaan kepada para kepala sekolah, baik melalui pertemuan daring maupun tatap muka.
Ia menjelaskan, langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pungutan liar selama proses penerimaan peserta didik baru, khususnya pada pelaksanaan SPMB secara online.
“Tujuannya agar tidak terjadi segala bentuk pungli di sekolah, khususnya pada saat pelaksanaan SPMB online,” ujarnya.
Irpan menegaskan, Disdikpora akan memberikan sanksi tegas apabila ditemukan indikasi maupun praktik pungli dalam pelaksanaan SPMB.
“Jika ditemukan pungli, kami akan merekomendasikan penanganannya kepada bagian kepegawaian Disdik. Selanjutnya, bagian kepegawaian akan berkoordinasi dengan BKPSDM untuk proses tindak lanjut sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Terkait bentuk sanksi, Irpan menyebut kewenangan penetapannya berada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) berdasarkan hasil pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
“Pelaku pungli akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan rekomendasi tim pemeriksa maupun hasil audit dari pihak yang berwenang,” pungkasnya
