detakpublik, CIANJUR — Kualitas layanan pendidikan dasar di Kabupaten Cianjur menghadapi tekanan serius pada awal Tahun Anggaran 2026. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) mencatat 469 ruang kelas sekolah dasar (SD) dalam kondisi rusak berat yang tersebar di 125 sekolah, situasi yang memaksa ribuan siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam keterbatasan fasilitas.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada efektivitas pembelajaran di lapangan. Sejumlah sekolah terpaksa menerapkan sistem sif, penggabungan kelas, hingga memanfaatkan ruang darurat. Di SDN Pasir Munding 4, Kecamatan Cibeber, dan SDN Karyamukti, Kecamatan Campaka, kerusakan bangunan bahkan membuat sebagian ruang kelas tidak lagi dapat digunakan.
“Harus menunggu kelas lain selesai dulu baru bisa masuk. Tidak nyaman, kami ingin punya ruang kelas sendiri,” ujar Eliana Putri, siswi kelas 4 SDN Pasir Munding 4, Senin (27/4/2026).
Untuk menjaga keberlangsungan kegiatan belajar, pihak sekolah melakukan berbagai langkah darurat, mulai dari mengalihfungsikan ruang guru dan kantor sebagai kelas sementara, mengatur rotasi jadwal belajar, hingga mendirikan tenda darurat di lingkungan sekolah.
Berdasarkan pemetaan Disdikpora, sekitar 60 persen kerusakan terkonsentrasi di wilayah Cianjur Selatan, yang dikenal memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti longsor dan pergerakan tanah. Faktor usia bangunan yang sudah tua turut memperparah kondisi infrastruktur pendidikan di kawasan tersebut.
Pelaksana Tugas Kepala Bidang SD Disdikpora Cianjur, Rifki Mohamad Ramdan, mengatakan pemerintah daerah telah menetapkan perbaikan ruang kelas rusak berat sebagai prioritas utama. Namun, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan dalam percepatan penanganan.
“Kami fokus pada rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan paling parah. Di tengah keterbatasan fiskal, upaya tetap dimaksimalkan agar proses belajar tidak terganggu berkepanjangan,” ujarnya.
Untuk menutup kebutuhan pembiayaan, Pemkab Cianjur menempuh skema pendanaan lintas sektor. Selain mengandalkan APBD 2026, pemerintah daerah mengajukan dukungan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tahun anggaran 2027, serta membuka peluang pendanaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Tim CSR Jawa Barat juga telah melakukan survei awal di sejumlah lokasi, termasuk Kecamatan Takokak, sebagai dasar perencanaan teknis.
Di sisi lain, pemerintah daerah turut mengajukan bantuan ke pemerintah pusat melalui program revitalisasi satuan pendidikan, dengan harapan percepatan rehabilitasi dapat segera terealisasi.
Pemkab Cianjur menilai kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan sektor swasta menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pendidikan. Perbaikan yang tepat waktu dinilai krusial tidak hanya untuk menjamin kualitas pembelajaran, tetapi juga keselamatan peserta didik di tengah kondisi bangunan yang tidak lagi layak.
