CIANJUR – Ribuan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) Kabupaten Cianjur, melakukan aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Kabupaten. Mereka datang untuk mengadukan berbagai aspirasi menyangkut nasib status kepegawaian, Rabu (12/3/2025).
Dalam aksinya mereka menuntut 3 poin krusial diantaranya mereka menolak dan meminta pemerintah mencabut surat BKN RI terkait penyesuaian jadwal seleksi ASN di tahun 2024. Kedua meminta pengembalian jadwal tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 dan ketiga meminta pemerintah segera menyelesaikan status honor baik berstatus R2 dan R3.
Ketua Forum GTKHNK, Abdurrahman Santoso, menyebutkan menolak keras surat edaran Menpan RB dan BKN RI terkait pengangkatan kebutuhan ASN tahun 2024. Ia menilai surat tersebut tidak mendasar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 66, yang mengamanatkan bahwa seluruh tenaga honorer dan non-ASN harus diselesaikan sebelum Desember 2024.
“Kami menolak keras dan meminta Menpan RB mencabut kembali surat edaran tersebut, karena tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Seharusnya, penetapan NIP sudah selesai sesuai jadwal berdasarkan Permenpan Nomor 6 Tahun 2024 serta jadwal yang tercantum dalam surat edaran 27 September 2024 No. 6610/D-KS.04.01/SD/K/2024 mengenai tahapan pengadaan ASN,” tegasnya.
Abdurrahman menambahkan, keputusan pemerintah terkait mekanisme seleksi PPPK tahun anggaran 2024 seharusnya tetap berpegang pada aturan yang telah ditetapkan. Regulasi jadwal dan tahapan seleksi ASN 2024 harus dikembalikan sesuai rencana awal.
“Kami meminta pemerintah segera menyelesaikan seluruh tenaga honorer melalui mekanisme seleksi pusat, agar tidak ada lagi status honorer berkelanjutan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 66,” terangnya.
Abdurahman mengaparesiasi Komisi A DPRD Cianjur yang telah menerima tuntutan para guru honorer yang dituangkan di nota kesepakatan. Selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan ditandatangani Bupati Cianjur untuk diajukan ke pemerintah pusat.
“Kami akan mengawal berbagai tuntutan yang tertuang di nota kesepakatan. Namun apabila tuntutan kami tidak dikabulkan maka akan melakukan aksi besar-besaran di Jakarta dengan mengirimkan 1.500 peserta,” pungkasnya.
