detakpublik,CIANJUR — Pemerintah Kabupaten Cianjur bergerak cepat memperkuat langkah mitigasi di sektor pertanian guna mengantisipasi dampak El Nino, menyusul penetapan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Status siaga tersebut secara resmi berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.307-BPBD/2026.
Langkah taktis segera diambil oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Cianjur untuk meminimalkan risiko gagal panen (puso) yang mengancam ketahanan pangan daerah. Strategi komprehensif mulai diterapkan, mencakup penyesuaian kalender tanam secara ketat, akselerasi diversifikasi komoditas non-padi, hingga mobilisasi ratusan unit pompa air ke titik rawan.
Sekretaris DTPHP Kabupaten Cianjur, Ali S.Hut., M.AP., mengungkapkan bahwa langkah antisipasi ini sejatinya telah dipersiapkan sejak jauh hari secara berjenjang. Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, pihaknya telah mengonsolidasikan seluruh perangkat lapangan sejak awal kuartal kedua tahun ini.
“Sejak April 2026, kami telah menggelar rapat koordinasi secara intensif dengan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) se-Kabupaten Cianjur. Surat edaran juga telah diterbitkan agar para petugas di lapangan segera mendiseminasi informasi penanganan risiko kekeringan ini langsung kepada kelompok tani,” ujar Ali saat dikonfirmasi, Jumat (10/7/2026).
Ali menekankan pentingnya kepatuhan petani terhadap kalender tanam yang dikeluarkan pemerintah. Faktor cuaca ekstrem menuntut para petani untuk tidak spekulatif dalam menentukan masa tanam guna menghindari kerugian materiil yang masif.
“Petani diimbau untuk tidak memaksakan menanam padi ketika pasokan air mulai terbatas masuk musim kemarau. Potensi kegagalan panen sangat tinggi jika ketersediaan air di jaringan irigasi tidak mencukupi. Kalender tanam harus dipatuhi sebagai acuan mutlak,” kata Ali menegaskan.
Guna menjamin ketersediaan air pada sisa lahan produktif, Pemkab Cianjur berkolaborasi dengan jajaran TNI, mulai dari tingkat Kodim, Koramil, hingga Babinsa di pedesaan. Kerja sama lintas institusi ini berhasil menyiagakan sekitar 500 unit pompa air yang siap diterjunkan ke area persawahan yang mulai mengalami penurunan debit air irigasi.
“Pompa air bantuan dan kemitraan bersama TNI ini akan dioptimalkan untuk menyedot air dari sumber-sumber permukaan, seperti sungai atau cekungan air yang masih produktif, lalu dialirkan ke lahan pertanian warga,” urainya.
Di samping manajemen air, DTPHP Cianjur secara masif mengedukasi petani untuk menerapkan pola tanam bergilir (rotasi tanaman). Lahan sawah yang pasokan airnya kritis diarahkan untuk dialihkan ke komoditas hortikultura dan palawija yang memiliki tingkat ketahanan tinggi terhadap cuaca kering.
“Ketika pasokan air ke sawah mulai tidak memadai untuk padi, peralihan ke komoditas seperti kedelai, jagung, kacang-kacangan, atau mentimun adalah langkah rasional. Komoditas ini membutuhkan volume air yang relatif kecil, sehingga produktivitas dan pendapatan petani tetap terjaga di musim kemarau,” jelas Ali.
Berdasarkan pemetaan berkala, wilayah hilir atau ujung jaringan irigasi masih menjadi titik paling rentan terdampak kekeringan. Kerawanan struktural tahunan ini berpusat di tiga wilayah utama, yakni Kecamatan Haurwangi, Ciranjang, dan sebagian Bojongpicung.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah daerah sebelumnya telah mengeksekusi normalisasi berupa pengerukan sedimen di sejumlah sarana pengairan vital, termasuk Daerah Irigasi (DI) Cihea serta DI Ciherang-Cibanteng. Langkah ini diharapkan mampu memperlancar distribusi air ke wilayah hilir.
Tidak berhenti di situ, DTPHP Kabupaten Cianjur juga telah melayangkan usulan resmi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk perbaikan sembilan daerah irigasi strategis yang berada di bawah kewenangan provinsi, salah satunya meliputi area irigasi di Kecamatan Cibeber.
“Kami optimistis bahwa normalisasi irigasi yang telah selesai dikerjakan akan mereduksi dampak kekeringan tahun ini secara signifikan. Kami juga terus mendorong pemerintah provinsi untuk merealisasikan perbaikan sembilan daerah irigasi yang menjadi kewenangannya agar distribusi air makin optimal, sasaran produksi pertanian daerah tetap terjaga, dan agenda swasembada pangan nasional tidak terganggu,” pungkas Ali.(DJ)
