detak publik. Id– Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur mengangkat isu serius mengenai banyaknya bangunan sekolah yang mengalami kerusakan parah di berbagai wilayah. Kondisi ini menjadi perhatian utama menjelang pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini, serta penyusunan APBD murni untuk 2026.
Ketua Komisi IV DPRD Cianjur, Rian Purwa Wiwitan, menyampaikan bahwa jumlah sekolah dengan kondisi bangunan rusak berat tergolong tinggi. Bahkan, sebagian sekolah tersebut sudah tidak layak dipakai untuk kegiatan belajar-mengajar.
“Kami melihat cukup banyak sekolah di Kabupaten Cianjur dalam kondisi memprihatinkan. Sebagian besar mengalami kerusakan berat, bahkan ada yang sudah tidak bisa lagi digunakan,” ujar Rian, Senin (4/8/2025).
Selain bangunan fisik, Rian juga menyoroti minimnya sarana penunjang pendidikan di sejumlah sekolah, termasuk kekurangan meja dan kursi belajar. Kondisi ini, menurutnya, semakin buruk setelah wilayah Cianjur dilanda gempa beberapa waktu lalu, terutama di Kecamatan Warungkondang.
“Di Warungkondang misalnya, kami menemukan sekolah yang kekurangan fasilitas belajar seperti kursi dan meja. Kondisi ini diperparah pasca bencana gempa yang terjadi belum lama ini,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk memperjuangkan agar perbaikan sekolah rusak masuk ke dalam daftar prioritas anggaran daerah. Rian berharap perbaikan bisa segera dimulai tahun ini melalui perubahan APBD dan terus dilanjutkan dalam APBD murni 2026.
“Kami akan perjuangkan agar persoalan ini dibahas secara serius di Badan Anggaran, baik dalam perubahan anggaran tahun ini maupun dalam rencana anggaran murni tahun depan,” ucapnya.
Rian juga menyebut, fokus pada pendidikan sangat relevan dengan program nasional dan visi pemerintah pusat yang menempatkan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan.
“Ini sejalan dengan agenda nasional. Pendidikan adalah hak dasar warga dan harus dipenuhi, karena itu kami akan terus mendorong agar anggarannya segera dialokasikan dan dilaksanakan,” tutupnya. (Red)
